12 May 2008
Oleh Content Manager
Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) setahun lalu. Program yang didesain pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja itu mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga donor seperti Bank Dunia. Berbagai macam pertanyaan kritis muncul mengenai proyek tersebut.
Ada yang beranggapan ini merupakan proyek politik menjelang pemilu. Wartawan Media Indonesia Fajar Sugianto berkesempatan mewawancarai Scott Guggenheim yang menjabat sebagai World’s Bank Social and Environmental Sector Coordinator for Indonesia. Dalam program PNPM, beliau berperan sebagai lead social development specialist. Berikut petikan wawancaranya:
Tanya (T): Bagaimana Anda membandingkan program ini dengan program serupa di negara lain?
Jawab (J): Program ini merupakan program yang didesain khusus untuk Indonesia. Bahkan beberapa negara siap mengadopsi program ini untuk diterapkan di negara mereka masing-masing.
(T): Contohnya?
(J): Di Asia Tenggara sudah ada Filipina yang mengirimkan perwakilan mereka ke Indonesia untuk mempelajari program ini. Selain itu, China dan negara-negara Afrika Barat juga berminat untuk menerapkan program ini di negaranya. Jadi cukup bagus juga respons negara lain terhadap program ini.
(T): Bagaimana Anda melakukan proses evaluasi terhadap program ini?
(J): Setidaknya ada empat proses evaluasi yang kami lakukan yakni evaluasi terhadap target orang yang dituju, kualitas teknis, manajemen keuangan, dan dampak bagi orang miskin. Evaluasi ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi. Sejauh ini bagus.
(T): Anda melihat ada kendala?
(J): Kendala itu selalu ada. Memang ini masih bersifat teknis. Seperti kurangnya kualitas tenaga teknis di lapangan dan seringnya keterlambatan proses pencairan dana membuat masyarakat khawatir. Yang lebih perlu mendapat perhatian adalah saya melihat kurang jelasnya fungsi dan struktur kecamatan dalam program ini.
(T): Solusi yang Anda sarankan?
(J): Harus ada pelatihan khusus (training) untuk fasilitator di lapangan. Juga sinkronisasi antara PNPM dan program dari pemerintah daerah. Hal ini bila dilakukan akan membawa hasil maksimal.
(T): Ada pendapat bahwa dana PNPM untuk keperluan kampanye. Bagaimana komentar Anda?
(J): Sebagai sebuah negara berkembang dan sedang menghadapi tahun politik (2009) sudah sepantasnya pendapat seperti itu muncul. Namun, sampai sekarang saya rasa belum terjadi.
(T): Penilaian Anda terkait rencana kenaikan harga BBM?
(J): Rencana tersebut bagus. Pemerintah sudah punya infrastruktur dan kontrol untuk melakukan kebijakan tersebut dan menghadapi akibat yang ditimbulkan.
(T): Tapi kenaikan BBM tentu akan menurunkan daya beli rakyat. Ada kemungkinan dana PNPM dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi bukan investasi. Pendapat Anda?
(J): Oh, itu tidak boleh. Dana PNPM khusus untuk keperluan investasi. Pemerintah sudah mempunyai program tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Program beras untuk orang miskin (raskin), misalnya. Jadi tegas, dana PNPM khusus untuk investasi bukan konsumsi.
SUMBER : fasilitator-masyarakat.org
Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) setahun lalu. Program yang didesain pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja itu mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga donor seperti Bank Dunia. Berbagai macam pertanyaan kritis muncul mengenai proyek tersebut.
Ada yang beranggapan ini merupakan proyek politik menjelang pemilu. Wartawan Media Indonesia Fajar Sugianto berkesempatan mewawancarai Scott Guggenheim yang menjabat sebagai World’s Bank Social and Environmental Sector Coordinator for Indonesia. Dalam program PNPM, beliau berperan sebagai lead social development specialist. Berikut petikan wawancaranya:
Tanya (T): Bagaimana Anda membandingkan program ini dengan program serupa di negara lain?
Jawab (J): Program ini merupakan program yang didesain khusus untuk Indonesia. Bahkan beberapa negara siap mengadopsi program ini untuk diterapkan di negara mereka masing-masing.
(T): Contohnya?
(J): Di Asia Tenggara sudah ada Filipina yang mengirimkan perwakilan mereka ke Indonesia untuk mempelajari program ini. Selain itu, China dan negara-negara Afrika Barat juga berminat untuk menerapkan program ini di negaranya. Jadi cukup bagus juga respons negara lain terhadap program ini.
(T): Bagaimana Anda melakukan proses evaluasi terhadap program ini?
(J): Setidaknya ada empat proses evaluasi yang kami lakukan yakni evaluasi terhadap target orang yang dituju, kualitas teknis, manajemen keuangan, dan dampak bagi orang miskin. Evaluasi ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi. Sejauh ini bagus.
(T): Anda melihat ada kendala?
(J): Kendala itu selalu ada. Memang ini masih bersifat teknis. Seperti kurangnya kualitas tenaga teknis di lapangan dan seringnya keterlambatan proses pencairan dana membuat masyarakat khawatir. Yang lebih perlu mendapat perhatian adalah saya melihat kurang jelasnya fungsi dan struktur kecamatan dalam program ini.
(T): Solusi yang Anda sarankan?
(J): Harus ada pelatihan khusus (training) untuk fasilitator di lapangan. Juga sinkronisasi antara PNPM dan program dari pemerintah daerah. Hal ini bila dilakukan akan membawa hasil maksimal.
(T): Ada pendapat bahwa dana PNPM untuk keperluan kampanye. Bagaimana komentar Anda?
(J): Sebagai sebuah negara berkembang dan sedang menghadapi tahun politik (2009) sudah sepantasnya pendapat seperti itu muncul. Namun, sampai sekarang saya rasa belum terjadi.
(T): Penilaian Anda terkait rencana kenaikan harga BBM?
(J): Rencana tersebut bagus. Pemerintah sudah punya infrastruktur dan kontrol untuk melakukan kebijakan tersebut dan menghadapi akibat yang ditimbulkan.
(T): Tapi kenaikan BBM tentu akan menurunkan daya beli rakyat. Ada kemungkinan dana PNPM dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi bukan investasi. Pendapat Anda?
(J): Oh, itu tidak boleh. Dana PNPM khusus untuk keperluan investasi. Pemerintah sudah mempunyai program tersendiri untuk mengatasi masalah ini. Program beras untuk orang miskin (raskin), misalnya. Jadi tegas, dana PNPM khusus untuk investasi bukan konsumsi.
SUMBER : fasilitator-masyarakat.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar