PNPM Bergulir, Masyarakat Produktif

Saat gempa bumi mengguncang Yogyakarta, 26 Mei 2006 lalu, Kecamatan Berbah termasuk salah satu wilayah di Kabupaten Sleman yang mengalami

kerusakan terparah. Tapi kini Berbah kembali menggeliat. Seiring bergulirnya PNPM, produktivitas masyarakat terus meningkat.

“Kita mencoba memahami UPK ini sebagai wujud lembaga

Pemberdayaan masyarakat dan juga sekaligus lembaga keuangan

mikro,” ungkap Bayu.

MOTIVASI PENGORGANISASIAN

Limbukan:

Ngenget Jadah

Wah….wah…. jan kojur aku Mbok. Wong-wong kae ki do piye tho? Aku ki kurang opo?

Kowe ki ngopo tho Nduk? Teko-teko kok gobyakan ra karuan koyo jathilan. Anakmu do rewel po piye po malah Bapakne bocah-bocah ra kelegan mau bengi trus ngamuk-amuk, ngono po piye?

Bank Dunia: Dana PNPM Harus Dipakai untuk Investasi

12 May 2008

Oleh Content Manager

Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) setahun lalu. Program yang didesain pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja itu mendapatkan bantuan dari berbagai lembaga donor seperti Bank Dunia. Berbagai macam pertanyaan kritis muncul mengenai proyek tersebut.

UPK Berbah menerima penghargaan “Si Kompak Award”

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kementrian Dalam Negeri memberikan penghargaan “Si Kompak Award”. Penghargaan “Si Kompak Award” diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina  PNPM-MPd terbaik nasional untuk kategori : Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL), dan Perencaan Pembangunan Desa (PPD).

Tahun 2012 ini Provinsi DIY mendapatkan satu penghargaan sebagai UPK terbaik kategori kelembagaan atas nama UPK Kec. Berbah Kab. Sleman. Penghargaan juga diberikan kepada para pembina UPK Kec Berbah yaitu kepada Bupati Sleman sebagai Pembina tingkat kabupaten dan Gubernur DIY sebagai Pembina tingkat provinsi. Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rakernas PNPM-MPd di Jakarta tanggal 27 Maret  2012 yang dibuka langsung oleg Wakil Presiden RI Bpk. Boediono. Penghargaan sebagai pembina UPK terbaik tingkat provinsi diwakili oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX diserahkan langsung oleh Wapres RI, penghargaan sebagai pembina UPK terbaik tingkat kabupaten diterima oleh Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, M.Si diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan penghargaan sebagai UPK terbaik bidang kelembagaan diterima oleh Ketua UPK Berbah Sdr. Bayu Nurwijaya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Posted in PNPM

SUMBER : pnpmperdesaandiy.org

Komisi II DPR jaring aspirasi masyarakat Sleman

Sleman (ANTARA Jogja) - Komisi II DPR RI yang dipimpin Ganjar Pranowo, Rabu, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Selain itu, kami juga mencari masukan untuk perubahan atau revisi Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggraan Otonomi Daerah, dan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta UU tentang pegawai negeri sipil (PNS)," kata Ganjar.

Menurut dia, terkait dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, di antaranya tentang penyelengggaraan pemerintahan yang baik, kewenangan pertanahan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Seperti program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri adalah bukan proyek yang habis begitu saja, begitu proyek selesai, tetapi adalah pemberdayaan dan kemandirian masyarakat," katanya.

Selain melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Berbah, rombongan Komisi II DPR RI itu juga mendapat penjelasan dari Bupati Sleman Sri Purnomo yang memaparkan tentang implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009.

Sri Purnomo mengatakan dalam implementasi UU tersebut, Pemkab Sleman berkomitmen untuk selalu meningkatkan citra pelayanan publik guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan pemerintah.

"Undang-undang itu mengamanatkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas penyediaan fasilitas pelayanan publik yang layak," katanya.

Ia mengatakan terkait dengan pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dari 1.240.830 jiwa warga kabupaten ini yang tercatat dalam database SIAK, 1.011.692 jiwa tercatat sebagai wajib memiliki KTP.

"Sejak melaksanakan program dari pusat hingga Juli 2012, telah tercapai 80 persen e-KTP, dari jumlah 822.997 warga yang tercantum dalam kontrak e-KTP. Dengan demikian, hanya tersisa 191.894 warga yang belum e-KTP. Kami terus berupaya melakukan perekaman data warga untuk pembuatan e-KTP hingga selesai," katanya.

Sri Purnomo mengatakan Pemkab Sleman juga melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sinergis. Kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat.

"PNPM merupakan salah satu program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM di Kabupaten Sleman terdiri atas lima macam, yaitu PNPM-Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Perdesaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), PNPM-Perikanan dan PNPM-Pariwisata," katanya.

Ia mengatakan untuk mendukung upaya ini, pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui pendampingan PNPM-Perkotaan dan

PNPM-Perdesaan.

"PNPM-Perkotaan dengan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp550 juta yang ditujukan bagi 75 desa di 15 kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM Perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar 25 persen, dan sisanya untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana fisik, kesehatan serta pendidikan," katanya.

(V001)

Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © 2012

Sumber antarayogya.com Rabu, 18 Juli 2012 20:20 WIB

Komisi II DPR-RI Kunjungi Berbah

SLEMAN (KRjogja.com) - Komosi II DPR RI mengunjungi Kecamatan Berbah Sleman untuk menjaring maslah seputar e-KTP dan PNPM Mandiri, Rabu (18/7). Kunjungan itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo yang didampingi 10 anggota lainnya.
"Kehadiran kita ke sini untuk mengetahui program pemerintah langsung di tingakat bawah. Khusus PNPM Mandiri ini bukan proyek yang habis begitu saja tetapi pemberdayaan kemandirian masyakat harus kita utamakan," tegas Ganjar Pranowo.
Selain itu, kata Ganjar, program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan bisa tepat sasaran. “Untuk itu diharapkan masyarakat terus menjaga hasil pembangunan tersebut,” terangnya. (Usa)

Sumber KRjogja.com Rabu (18 Juli 2012)